hasil migas

JAKARTA - Pemerintah sedang merancang pola bagi hasil model baru pada sektor minyak dan gas (migas). Modifikasi tersebut untuk meningkatkan kegiatan investasi di sektor tersebut.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pola bagi hasil tersebut akan diselesaikan dalam masa 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Dia menjelaskan, skema tersebut akan dirancang bersama PT Pertamina (persero) yang mempunyai lapangan minyak. Selanjutnya, kata dia, BUMN tersebut harus secara kreatif mengembangkan lapangannya dengan menarik investor, terutama dari dalam negeri.

"Mengembangkan lapangan tersebut dengan pola-pola bagi hasil yang menarik, sehingga orang melihat dari sisi keekonomiannya menarik," kata dia ketika ditemui wartawan di Jakarta belum lama ini. Bagi hasil yang menarik juga akan dirancang untuk lapanganlapangan minyak di daerah yang sulit dijangkau (remote area).

Misalnya, areal minyak yang berada di laut dalam. Hatta lebih lanjut mengatakan, konsep ketahanan energi nasional harus didekati dari dua sisi, yakni suplai dan permintaan. Dari sisi suplai, terangnya, produksi migas harus ditingkatkan. "Kita masih punya potensi untuk meningkatkan,"imbuhnya. Peningkatan produksi ini harus diupayakan dengan mencari lapangan minyak baru, mendorong investasi, dan mengembangkan teknologi.

"Supaya semuanya masuk proses perijinan harus cepat dan bagi hasil harus menarik,"kata Hatta. Diversifikasi energi,dia melanjutkan, juga harus dilakukan untuk menjaga ketahanan energi nasional. Caranya, antara lain dengan mengembangkan potensi energi di dalam negeri, seperti biotermal atau memanfaatkan bahan bakar dari gas yang terjebak di bawah lapisan batu bara (coal bed methane).

"Ini cadangannya masih besar sekali. Pasokannya antara lain ada di Kalimantan,"kata dia. Pemerintah akan menyelesaikan peraturan terkait pengeboran bahan bakar alternatif tersebut dalam 100 hari ini. Peraturan ini perlu ditetapkan mengingat penggunaan lahannya akan tumpang tindih."Tadinya kandipakai untuk batu bara juga minyak," terang Hatta.

Adapun dari sisi permintaan, perlu ada pengaturan penggunaan energi yang lebih efisien guna menjaga ketahanannya.Upayanya, dia mencontohkan, bisa dengan memperbaiki infrastruktur jalan untuk mendorong penggunaan angkutan umum. Hatta menambahkan,produksi migas tidak akan serta merta naik begitu seluruh aturan dibenahi. "Tetapi paling tidak investasinya ada yang masuk,"katanya.

Dia juga mengatakan, investasi di sektor perminyakan membutuhkan waktu paling tidak 4-5 tahun sebelum terlihat hasilnya. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan,insentif maupun bagi hasil migas sudah sejak sekitar 1998 diterapkanolehpemerintahsehingga bukan lagi hal baru.

Adanya insentif atau bagi hasil selama ini, menurut dia, belum berdampak signifikan terhadap kenaikan produksi migas."Karena insentif untuk eksplorasi masih kurang,"kata dia kemarin. Pri Agung juga khawatir penerimaan negara semakin tidak optimal jika insentif ditambah lagi. Upaya menarik investasi,menurut dia, lebih baik melalui penyederhanaan prosedur birokrasi dan penundaan pembayaran pajak impor untuk barang-barang eksplorasi. "Ini justru lebih diperlukan," imbuhnya.

Blok Masela

Sementara itu, pemerintah belum memutuskan untuk melaksanakan pengembangan Blok Masela. Pengembangan blok minyak dan (migas) yang terletak di Laut Arafura tersebut masih menunggu hasil kajian konsultan independen. "Ada konsultan independen yang menentukan. Kalau floating sebesar apa kapalnya.

Kemudian kalau bukan floating bagaimana melalui onshore. Ini memang sedang diperhitungkan,"kata Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H Legowo seusai menghadiri penyuluhan progam pengalihan minyak tanah ke elpiji 3 kg di Lapangan Kramatwatu, Serang, Banten kemarin. (meutia rahmi/maya sofia)
(Meutia Rahmi /Koran SI/css)